DPR Dorong PLTU Mulut Tambang Atasi Kerusakan Jalan di Jambi
By Admin
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto
nusakini.com, Komisi XII DPR RI mendesak realisasi skema Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang demi menghentikan aktivitas truk batu bara yang merusak fasilitas publik. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Banggar DPRD Provinsi Jambi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026).
Kebijakan tersebut dinilai krusial mengingat maraknya keluhan masyarakat terkait rusaknya infrastruktur jalan akibat lalu lintas kendaraan berat industri ekstraktif. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyebut langkah strategis ini diyakini mampu menekan potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Ia menggarisbawahi bahwa pemanfaatan cadangan batu bara berkalori rendah di bawah level GAR 4.000 sebaiknya dipusatkan langsung pada area penggalian. Dengan konsep tersebut, jarak antara lubang tambang terbuka hingga lokasi pembangkit diproyeksikan maksimal hanya berjarak lima kilometer saja.
"Pengembangan PLTU Mulut Tambang menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah angkutan di Jambi," ungkap Sugeng di hadapan para peserta rapat. Lebih lanjut, alokasi kapasitas sebesar 1,2 Gigawatt untuk proyek pembangkit ini dilaporkan telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Distribusi kelistrikan dari pembangkit ini nantinya akan mengandalkan transmisi interkoneksi Nusantara Grid yang mengusung konsep ramah lingkungan. Nilai investasi nasional untuk mewujudkan infrastruktur jaringan pintar tersebut diperkirakan menyentuh angka 115 miliar Dolar Amerika Serikat.
Sistem Nusantara Grid ini diklaim mampu mengakomodasi masuknya energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya yang berkapasitas potensial hingga 400 Gigawatt. Fasilitas ini nantinya didukung oleh sistem konverter frekuensi dan penyimpanan energi baterai yang saat ini dikembangkan oleh Indonesia Battery Corporation.
"Yang kita alirkan dan distribusikan adalah energi listriknya ke sistem nasional lewat Nusantara Grid, bukan lagi lalu lalang truknya di jalanan," tegas Sugeng. Pihaknya meyakini langkah ini tidak hanya menyelesaikan polemik lalu lintas tambang, tetapi juga memacu kemandirian transisi energi di tanah air. (*)